Jakarta -Targetjurnalis.id|
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar, membantah pengamanan kompleks Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan oleh polisi militer merupakan imbas isu penguntitan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88. Menurut dia, pengamanan itu telah disepakati dalam sebuah Memory of Understanding (MoU) pada April 2023.
Nugraha menjelaskan, keputusan pengamanan Kejaksaan Agung oleh polisi militer itu tertuang dalam MoU Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada 6 April 2023. “Bantuan pengamanan sudah dilaksanakan jauh sebelumnya dalam rangka mendukung kegiatan penegakan hukum,” ujar Nugraha kepada Media , 26 Mei 2024.
Dalam pasal 7 MoU itu, diatur tentang penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Agung, seperti Jaksa Agung Muda Pidana Bidang Militer (Jampidmil). Pasal itu juga mengatur dukungan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Agung.
Bantuan pengamanan oleh polisi militer, tutur Nugraha, disebabkan adanya personel TNI yang bertugas di Kejaksaan Agung sebagai Jampidmil. Dia membantah dugaan pengamanan itu disebabkan isu yang sedang ramai. Kejaksaan Agung belakangan disorot sebab dugaan penguntitan oleh Densus 88 dan konvoi polisi di sekitar gedungnya.
“Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan normal seperti biasanya. Tidak ada yang istimewa,” ujar Nugaha.
Penjelasan Nugaraha berbeda dengan pernyataan Pusat Polisi Militer TNI melalui media sosial Instagramnya. Tapi, postingan itu kini telah dihapus. Dalam postingan itu, Puspom TNI mengumumkan akan mengerahkan personel untuk mengamankan kompleks Kejaksaan Agung buntut isu penguntitan oleh Densus 88.
“Situasi keamanan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan pengawasan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus anggota Densus 88,” tulis Puspom TNI, Sabtu, 25 Mei 2024.
Upaya pengamanan, tulis Puspom TNI, meliputi patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan individu yang keluar-masuk area Kejaksaan Agung. Puspom TNI menyebut pengamanan ini bertujuan memastikan Kejaksaan Agung dapat menjalankan tugas tanpa gangguan. Adapun personel yang dikerahkan itu dipimpin oleh Letnan Satu Andri.
(Red)
