Banjarmasin, Targetjurnalis.id –
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, Akhmad Herriansyah, didampingi Kasubbag Tata Usaha, Kasubsi Registrasi, serta staf, melaksanakan koordinasi dan diskusi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin pada Jum’at (29/08), bertempat di Kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin.
Kedatangan rombongan Lapas Banjarmasin disambut langsung oleh Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin, Yusna Irawan, S.E., M.Eng., beserta jajaran. Pertemuan ini membahas pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Berdasarkan evaluasi, masih banyak WBP yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pihak Disdukcapil menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemenuhan hak administrasi kependudukan tersebut dengan memfasilitasi perekaman dan penerbitan dokumen secara kolektif.
Sebagai tindak lanjut, disepakati akan dilakukan pendataan ulang serta perekaman data kependudukan langsung di Lapas Banjarmasin.
Kalapas Banjarmasin menyambut baik kerja sama ini dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi.
“Dokumen kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara, termasuk warga binaan. Dengan adanya dukungan Disdukcapil, WBP bisa lebih mudah mengakses berbagai layanan publik, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah bebas nanti,” ujar Herriansyah.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin, Yusna Irawan, menyampaikan dukungannya atas sinergi ini.
“Kami setuju dan bersemangat berkomitmen memfasilitasi perekaman ulang bagi warga binaan, baik yang KTP-nya hilang maupun yang mengalami perpindahan data. Untuk itu, kami meminta adanya surat resmi dari Kalapas sebagai dasar permohonan perekaman ulang data WBP,” tegas Yusna.
Kegiatan koordinasi berjalan lancar dan mendapat respons positif dari pihak Disdukcapil, yang menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti kesepakatan ini demi memperkuat layanan administrasi kependudukan bagi WBP. (Humas Lapas Banjarmasin)
