Kota Bekasi—Targetjurnalis.Id |
Proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru, Bekasi Barat Kota Bekasi menuai masalah. Sudah berjalan sekitar dua tahun lebih dari perjanjian antara pihak pelaksana proyek dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tapi pemenang tender PT. Anisa Bintang Blitar (PT ABB) terindikasi jalan di tempat alias mandeg proses pembangunannya, tak sesuai ekspektasi para pedagang.
Hal ini yang ditegaskan Agustian Effendi, SH selaku Ketua Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) DPD Bekasi Raya saat melayangkan surat aduan terkait permasalahan yang dihadapi para pedagang pasar Kranji Baru, Bekasi Barat Kota Bekasi kepada Plt. Wali Kota Bekasi pada, Kamis (08/9/2022) siang.
Kamuflase yang dilakukan PT. ABB dengan mengerahkan truk-truk bermuatan tanah (urugan) diduga hanya trik saja karena pengurugan merupakan bukan dari bagian proses pembangunan.
Agustian juga mengatakan bahwa pedagang Pasar Kranji Baru mengalami dilema. “Para pedagang resah karena pelaksana proyek PT Anisa Bintang Blitar (ABB) melakukan intimidasi dengan melakukan tindakan penutupan kios-kios dengan melalui penyegelan yang harusnya tupoksi pengadilan,” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung B, Plaza Kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Jenderal A. Yani Bekasi Kota.
Agustian meminta Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono untuk segera melakukan evaluasi kinerja, atau pencabutan kesepakatan (Nota Kesepahaman/MoU) dengan PT ABB.
“Down Payment (DP) dari pedagang Pasar Kranji, jika dihitung terkonfirmasi sudah terkumpul senilai Rp. 20 miliar tidak ada pembangunan, justru terjadi dugaan intimidasi terhadap pedagang,” ungkap Agustian.
Informasinya selama ini pedagang khawatir malam malam kios bisa disegel. “Kita somasi tapi belum selesai, nanti di pengadilan bisa dibuka ada unsur penggelapan pula,” paparnya.
Sementara itu Undrakia selaku sekretaris Rukun Warga Pasar (RWP) menyesalkan tindakan penyegelan pada pedagang yang baru bayar sekira 5 persen DP. “Tidak ada hak PT ABB di perjanjian kerjasama (PKS) melakukan penyegelan, bahkan yang DP sudah 10% juga disegel gembok kios, ini pelanggaran,” ungkap Undrakia.
Kekesalan Undraika yang merupakan mantan bendahara RWP tentu beralasan, karena ada dugaan PT. ABB ternyata sedang mengalami kesulitan finansial.
“Dari awal PT ABB kesulitan keuangan tapi tidak mau terbuka sehingga dampak pembangunan NOL PERSEN, jelaslah Surat Penyerahan Lahan (SPL) belum diserahkan sekitar 1.200 orang pedagang pasar,” tegasnya.
Lanjut Undrakia lagi, bahwa disangkanya pedagang tidak tahu apa-apa.
“Shock therapy PT. ABB sehingga supaya pedagang ketakutan, padahal pedagang selalu bayar sehingga telah mencapai 85% pedagang sudah melakukan kewajiban uang muka (DP) total Rp 20 miliar data-data ada, tanda terima juga ada sayang pembangunan NOL alias belum ada pembangunan gedung pasar secara konkret oleh PT. ABB,” terang Undrakia sangat gamblang.
Kios sejumlah 1.878 plus ruko dari pedagang sejumlah 1.200 orang karena ada yang punya lebih dari satu diharapkan segera melakukan pembangunan. “Perjanjian sudah 24 bulan lebih PKS dengan Pemda Kota Bekasi jangan intimidasi pedagang terus bahkan Kepala UPT Pasar Kranji jadi ikut-ikutan melakukan bersama tim 10, seolah-olah seperti debt collector,” tuturnya.
Mantan Bendahara RWP Sri Mulyono mengatakan bahwa batasan hal dan kewajiban harus jelas. “Kewajiban pedagang sudah dibayarkan dengan DP maka hal untuk memperoleh kejelasan terkait bangunan kios harus ada progresivitas dari PT. ABB, apalagi Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Kranji Baru sudah ditempati setahun setengah dimulai dari bulan April 2020 tapi NOL pembangunan sejak PKS Desember 2019,” ucap Sri Mulyono tegas.
Pemkot Bekasi pun ditunggu untuk mengambil langkah- langkah terhadap PT ABB. “Pembangunan pasar ini adalah sebuah kegiatan penanaman modal (investasi), namun sayangnya sebagai pemenang tender PT ABB seolah-olah tidak berpikir sebagai investasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur PT. ABB, Iwan Hartono saat dihubungi via sambungan telepon selulernya untuk dimintai konfirmasinya adanya uang yang telah masuk ke Pihak PT. ABB sebesar Rp. 20 miliar belum merespon awak media dari Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Koord.Wilayah BEKASI Kota.
Jurnalis:Noval Marbun
Sumber : FWJ Indonesia Korwil Kota Bekasi
