Purwakarta-targetjurnalis.id-
Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali meraih penghargaan prestisius bidang kesehatan tingkat nasional. Penghargaan bernama Universal Health Coverage (UHC) Awrad dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia itu diserahkan langsung kepada Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.
Penghargaan tersebut diberikan karena Pemkab Purwakarta dinilai berhasil dalam peningkatan capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.
“Angka UHC Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 1 November 2022 angkanya tercatat sebesar 96,55 persen. Untuk tahun ini, sampai dengan 1 Maret 2023 angkanya naik menjadi 97,28 persen,” kata Bupati Anne, kepada awak media.
Selain itu, lanjut Bupati perempuan pertama Purwakarta itu, penghargan itu diperoleh lantaran terus meningkatnya dukungan dan kontribusi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan,” kata Bupati Anne yang akrab dipanggil Ambu Anne tersebut.
Menurut Ambu Anne, hal tersebut juga bisa dilihat dari capaian kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kabupaten Purwakarta hingga 1 Maret 2023 adalah sebanyak 980.645 orang atau 97,28 persen dari jumlah penduduk.
“Untuk kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang berasal dari Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBD/Jamkesda (PBI APBD) jumlahnya sebanyak 89.702 orang, lain-lainnya berasal dari; PBI APBN, PPU, PBPU dan iuran BP atau bukan pekerja. Hingga diperoleh total kepesertaan sebanyak 980.645 orang atau 97,28 persen dari jumlah penduduk,” kata Ambu Anne.
Kedepan, lanjut Bupati Anne, Pemkab Purwakarta menargetkan seluruh penduduk Purwakarta dapat memiliki jaminan kesehatan. “Kami juga terus memperluas cakupan masyarakat yang agar bisa tercaver program tercover jaminan kesehatan. Khusus warga kurang mampu pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran agar bisa tercover jaminan kesehatan,” ujarnya.
